Surabaya (ANTARA News) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan bantuan berupa sejumlah bibit pohon untuk penghijauan kampus Akademi TNI Angkatan Laut (AAL) di wilayah Bumimoro, Surabaya, Jatim.

Bantuan tersebut diserahkan melalui Ajudan Presiden RI Kolonel Laut (P) Didit Hardiawan kepada Gubernur AAL Laksda TNI Soedjatmiko yang juga dihadiri Wagub AAL Brigjen TNI (Mar) Sumantri Dipradja di Kampus AAL Surabaya, Selasa.

Kabagpen AAL, Mayor Laut (KH) Drs Yayan Sugiana menjelaskan, Presiden Yudhoyono semula akan membantu dana untuk penghijauan tersebut yang nantinya akan diwujudkan dalam bentuk tanaman keras di komplek AAL yang luasnya mencapai sekitar lima hektar itu.

“Mengenai jumlah pohonnya saya tidak tahu berapa, tapi yang jelas banyak untuk membantu upaya penghijauan di AAL ini. Ini merupakan kelanjutan dari proyek menanam pohon yang dilakukan warga AAL, Desember 2007 lalu yang saat ini sudah ada sekitar 1.000 pohon,” katanya.

Ia menjelaskan, saat ini seluruh anggota keluarga besar AAL secara teratur melaksanakan upaya penghijauan di lahan-lahan seputar kampus. Kawasan pantai dekat AAL telah lama menjadi habitat berbagai jenis burung. Guna menjaga kelestarian satwa tersebut, penghijauan lingkungannya harus diperhatikan.

“Mudah-mudahan dengan penghijauan di AAL ini juga bisa menyumbang oksigen untuk kota Surabaya yang semakin padat dan panas ini,” katanya.

]]> http://dwienabram.wordpress.com/2008/04/15/presiden-bantu-penghijauan-di-aal/feed/ 0 dwienabram http://dwienabram.wordpress.com/2008/04/15/gerakan-penghijauan-peduli-banjir-jakarta-20-ribu-pohon-berbagai-jenis-di-tanam-di-das-cisada/ http://dwienabram.wordpress.com/2008/04/15/gerakan-penghijauan-peduli-banjir-jakarta-20-ribu-pohon-berbagai-jenis-di-tanam-di-das-cisada/#comments Tue, 15 Apr 2008 09:41:43 +0000 dwienabram http://dwienabram.wordpress.com/?p=22 ]]>

Sebanyak 20 ribu pohon berbagai jenis di taman di Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane wilayah Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Aksi penghijauan itu merupakan wujud kepedulian BRI (Bank Rakyat Indonesia) bekerjasama dengan Gerakan Penghijauan Bogor Jakarta dan sekitarnya serta Fakultas Kehutanan IPB (Institut Pertanian Bogor).

Penamaman pohon secara serempak itu, dipimpin langsuing oleh Dirut (Direktur Utama) BRI Rudjoto bersama Wali Kota Bogor H. Diani Budiarto dan Wakil Rektor IPB Asep Saefudin bersama ratusan Karyawan BRI pusat yang sengaja datang ke Bogor dan karyawan BRI Cabang Bogor, Minggu (28/11)

Dalam aksi itu juga melibatkan putra-putri Karyawan BRI yang khusus melakukan penanaman berbagai jenis bunga. Sedangkan 20 ribu pohon produktif yang ditaman antara lain pohon jambu, mangis, mangga, dan pohon jati yang ditanam di area seluas 5 ha yang ditanam di sepanjuang DAS Cisadane yang mencakup selain di Kelurahan Bubulak, juga wilayah Kelurahan Cilendek Barat, Balumbangjaya, Situgede, Kelurahan Sindang Barang Kota Bogor. Selain itu di Desa Cikarawang, dan Babakan Kabupaten Bogor..

Dirut BRI Rudjito mengatakan, aksi yang dilakukannnya itu dalam rangkaian memperingati 109 tahun BRI. ? Gerakan penanaman 20 ribu pohon merupakan titik tolak dari apa yang akan dilakukan untuk bisa ditindaklanjuti oleh Cabang-Cabang BRI yang berjumlah 4600 jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah seluruh pegawai 36 ribu. ?Kita juga akan mengajak kepedulian para nasabah BRI yang jumlahnya sekitar 35 jutaan di seluruh Indonesia, ? katanya.

. Seperti diketahui, kata Rudjito, bahwa Kota Jakarta setiap tahun selalu di landa banjir yang tidak karuan. Namun demikian semuanya itu mungkin akibat dari ketidak pedulian terhadap lingkungan. Karena itu gerakan penghijauan yang dilakukan di Bogor dimaksudkan sebagai salah satu upaya kepedulian BRI terhadap lingkungan.

Sementera Wakil Rektor IPB Asep Saefudin mengharapkan melalui Gerakan penghijauan peduli banjir Jakarta dan sekitarnya akan menambah ruang terbuka hijau untuk meningkatkan resapan air di daerah tangkan air Ciliwung dan Cisadane sehingga akan meningkatkan sesapan emisi karbon di udara. ? Kita juga berharap aksi penanaman pohon produktif itu dapat membangun pusat-pusat produksi buah-buahan dan mengembangkan hutan rakyat sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Walikota Bogor H. Diani Budiarto berharap aksi itu jjangan hanya sekedar sebuah kampanye penghijauan bantaran sungai Cisadane dalam upaya menjaga keseimbangan kualitas sumber daya alam dan lingkungan. Tapi, harus bisa ditindak lanjuti dengan kegiatan yang konsisten dalam merawat seluruh tanaman yang ditanam sehingga akan tumbuh dengan subur.

Diani mengakui, selama ini Bogor selalu dituding bahwa banjir yang kerap kali terjadi di Jakarta merupakan kirimaan dari Bogor. Dan, kita hanya bisa menjawab bahwa banjir itu kiriman dari puncak Kabupaten Bogor. Padahal sebenarnya Kota Bogor sendiri belum bisa berbuat banyak membantu permasalahan banjir yang terjadi di Jakarta. Kendati selama ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sendiri telah mengeluarkan aturan kepada setiap pengembang bahwa yang akan membangun perumahan di wiilayah Kota Bogor diwajibkan untuk menanam pohon. Tapi itupun kalau terkontrol, sebaliknya kalau tidak terkontrol dan banyak pohon yang mati dibiarkan begitu saja. Belum lagi banyak area-area di Kota Bogor yang sudah tidak menghijau lagi

Karena itu, tambah Diani, kerjasama yang dilakukan BRI dengan IPB merupakan salah kontribusi untuk memicu dan memacu warga Bogor yang sangat berharga.

Sabtu, 10 Februari 2007, bertempat di Jalan Tamansari, Himpunan Mahasiswa Planologi (HMP) mengadakan acara penghijauan. Acara dimulai sekitar pukul 08.00 WIB dan dibuka oleh walikota Bandung, Dada Rosada.

Penghijauan dilakukan di sepanjang Jalan Tamansari, dari depan Kafe Halaman dampai dengan depan Kebun Binatang. Jenis tanaman yang ditanam adalah pohon tanjung, sebanyak 145 buah, baik berupa bibit maupun pohon. Tanaman yang ditanam dipagari dan diberi poster yang berisi himbauan untuk tidak merusak dan merawat tanaman tersebut.

Acara ini selain melibatkan massa HMP, juga elibatkan elemen kampus lain seperti Program studi Teknik Lingkungan ITB, dan juga pihak dari luar ITB. HMO turut mengundang siswa dari SD, SMP dan SMA, serta dari LSM. Tampak pada saat penanaman siswa dari SD Banjarsawi, SMPN 13 dan SMAN 5 Bandung. Sementara untuk LSM, HMO mengundang NuGreen, LSM yang menaruh perhatian dalam hal penghijauan.

Planosphere IV adalah salah satu acara rutin dari HMP. Untuk Planosphere 4 ini, ada empat kegiatan utama. Yang pertama adalah penghijauan yang dilaksanakan hari ini. Yang kedua adalah lomba gambar untuk tingkat Sekolah Dasar. Acara ini dilakukan 11 Februari 2007 di McDonald gatot Subroto. Selanjutnya adalah Seminar Nasional dengan tema Perumahan pada tanggal 15 Februari 2007. Penutupnya adalah eksekursi HMO ke Bumi Serpong Damai (BSD) yang akan dilakukan keesokan harinya, 16 Februari 2007

Penghijauan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan di Kota Bekasi membutuhkan waktu 100 tahun. Sebab kemampuan pemerintah daerah setempat hanya menanam 4.500 batang pohon per tahun. Sementara kebutuhan penghijauan keseluruhannya 450 ribu batang pohon.

“Butuh waktu lama,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Dudy Setyabudhi kepada wartawan pada acara Hari Cinta Puspa dan Satwa Jumat (23/11). Dia mengatakan alokasi dana dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengembangan lahan hijau dalam kota sangat terbatas.

Dalam acara itu, Pemerintah Kota Bekasi bekerjasama dengan PT Bakrie Pipe menanam 1.000 batang pohon. Terdiri atas 400 pohon dari pemerintah, dan 600 pohon bantuan dari pihak swasta itu. Jenisnya antara lain, pohon Mangga, pohon Mahoni, pohon Cempaka, pohon Bintaro, dan pohon Jatimas.

Menurut Dudy, lahan hijau yang tersisa di Kota Bekasi saat ini jauh dari ideal. Seharusnya, dari 21 ribu hektar luas wilayah, sejumlah 60 persennya adalah pemukiman, dan 40 persen kawasan hijau. “Realitasnya lahan hijau di Kota Bekasi kurang dari 20 persen,” katanya.

Denpasar (ANTARA News) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan setiap Desember dapat menjadi bulan gerakan penanaman berbagai jenis pepohonan, guna mengubah wajah negeri Kepulauan Nusantara menjadi rindang.

“Dalam Desember ini telah ditanam tidak kurang dari 89 juta pohon dan gerakan penanaman itu diharapkan bisa dilakukan setiap tahun dengan menanam pepohonan yang jauh lebih banyak,” kata Presiden Yudhoyono di Denpasar, Bali, Selasa.

Ketika berdialog dengan sejumlah siswa, guru dan LSM peduli lingkungan dalam rangkaian menerima 15 peserta kampanye bersepeda Jakarta-Bali (bicycle for earth goes to Bali) itu, Presiden mengakui gerakan penghijauan dalam dua hingga lima tahun itu belum banyak memberikan manfaat.

Meskipun demikian, upaya itu terus dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan semua pihak, sehingga dalam waktu 25-30 tahun mendatang akan mampu mengubah wajah Indonesia menjadi sehat dan ramah lingkungan.

“Sekarang ini perlu aksi nyata, bukan lagi komitmen dan kemauan, tetapi langkah nyata untuk ikut menahan pemanasan global,” ujar Presiden, yang didampingi Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menko Polhukam Widodo A.S, Mensesneg Hatta Radjasa, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi dan Gubernur Bali Drs Dewa Beratha.

Kepala Negara juga menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat agar memiliki kesadaran tinggi untuk melakukan berbagai kegiatan guna menyelamatkan lingkungan dan bumi, salah satu di antaranya gerakan penghijauan dengan berbagai jenis pepohonan.

Selain itu juga mengharapkan masyarakat untuk terus melaksanakan gerakan hemat energi, dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang berasal dari bahan fosil.

Untuk itu generasi muda hendaknya dapat melakukan inovasi teknologi dan mengubah gaya hidup mulai dari sekarang, guna mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan serta menyukseskan gerakan hemat energi.

Surabaya (ANTARA News) – Sanksi yang dijatuhkan terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran terhadap sumber-sumber air, baik kali atau sungai di Jatim harus lebih berat dan memiliki efek jera, atau bila perlu sampai pencabutan izin usaha.

Hal itu disampaikan sejumlah aktivis hukum dan penggiat lingkungan di Jatim kepada ANTARA News di Surabaya, Minggu, terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang kini dibahas DPRD Jatim.

“Sanksi dalam raperda itu seharusnya lebih mengedepankan sanksi administratif, berupa penutupan sementara saluran pembuangan limbah dan pencabutan izin usaha. Bukan sanksi berupa denda sebesar Rp50 juta seperti yang diusulkan,” kata Direktur Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton), Prigi Arisandi.

Ia mengatakan, jumlah denda yang dijatuhkan memang terhitung besar dibandingkan dengan tercantum pada Perda nomor 5 tahun 2000, yang menetapkan denda maksimal sebesar Rp5 juta.

“Tapi perlu diingat, sanksi denda atau sanksi pidana yang selama ini dijatuhkan, tidak memberikan efek jera pada perusahaan pelaku pencemaran. Sanksi yang lebih efektif adalah sanksi administratif berupa penutupan saluran pembuangan limbah atau pencabutan izin usaha,” tegas Prigi.

Aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Athoillah SH berharap DPRD Jatim bersikap lebih kritis dan mempertimbangkan segala faktor sebelum mengesahkan Raperda yang diserahkan Pemprov Jatim pada pertengahan Januari 2008.

Menurut dia, semangat Raperda itu hanya memikirkan kelangsungan sumber air pada masa sekarang dan tidak memiliki semangat keadilan antargenerasi sebagaimana prinsip pembangunan berkelanjutan yakni untuk pemenuhan kesejahteraan rakyat di masa datang.

“Raperda ini mengalami kemuduran bila dibandingkan PP nomor 82 tahun 2001 yang menggunakan pendekatan ekosistem,” katanya.

Athoillah menambahkan, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dilakukan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem dengan lebih mengedepankan kondisi alamiah.

Selain itu, pengelolaan air dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukkannya.

Sumber Pencemaran Air

Banyak penyebab pencemaran air tetapi secara umum dapat dikategorikan sebagai sumber kontaminan langsung dan tidak langsung. Sumber langsung meliputi efluen yang keluar dari industri, TPA (tempat Pembuangan Akhir Sampah), dan sebagainya. Sumber tidak langsung yaitu kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air tanah, atau atmosfer berupa hujan. Tanah dan air tanah mengandung mengandung sisa dari aktivitas pertanian seperti pupuk dan pestisida. Kontaminan dari atmosfer juga berasal dari aktivitas manusia yaitu pencemaran udara yang menghasilkan hujan asam.

Pencemar

Pencemar air dapat diklasifikasikan sebagai organik, anorganik, radioaktif, dan asam/basa. Saat ini hampir 10 juta zat kimia telah dikenal manusia, dan hampir 100.000 zat kimia telah digunakan secara komersial. Kebanyakan sisa zat kimia tersebut dibuang ke badan air atau air tanah. Pestisida, deterjen, PCBs, dan PCPs (polychlorinated phenols), adalah salah satu contohnya. Pestisida dgunakan di pertanian, kehutanan dan rumah tangga. PCB, walaupun telah jarang digunakan di alat-alat baru, masih terdapat di alat-alat elektronik lama sebagai insulator, PCP dapat ditemukan sebagai pengawet kayu, dan deterjen digunakan secara luas sebagai zat pembersih di rumah tangga.Â

Dampak Pencemaran Air

Pencemaran air berdampak luas, misalnya dapat meracuni sumber air minum, meracuni makanan hewan, ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau, pengrusakan hutan akibat hujan asam, dan sebagainya.Â

Di badan air, sungai dan danau, nitrogen dan fosfat (dari kegiatan pertanian) telah menyebabkan pertumbuhan tanaman air yang di luar kendali (eutrofikasi berlebihan). Ledakan pertumbuhan ini menyebabkan oksigen, yang seharusnya digunakan bersama oleh seluruh hewan/tumbuhan air, menjadi berkurang. Ketika tanaman air tersebut mati, dekomposisi mereka menyedot lebih banyak oksigen. Sebagai akibatnya, ikan akan mati, dan aktivitas bakteri menurun.

Langkah Penyelesaian

Dalam keseharian kita, kita dapat mengurangi pencemaran air, dengan cara mengurangi jumlah sampah yang kita produksi setiap hari (minimize), mendaur ulang (recycle), mendaur pakai (reuse).

Kita pun perlu memperhatikan bahan kimia yang kita buang dari rumah kita. Karena saat ini kita telah menjadi “masyarakat kimia”, yang menggunakan ratusan jenis zat kimia dalam keseharian kita, seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, memupuk tanaman, dan sebagainya.

Menjadi konsumen yang bertanggung jawab merupakan tindakan yang bijaksana. Sebagai contoh, kritis terhadap barang yang dikonsumsi, apakah nantinya akan menjadi sumber pencemar yang persisten, eksplosif, korosif dan beracun, atau degradable (dapat didegradasi) alam ? Apakah barang yang kita konsumsi nantinya dapat meracuni manusia, hewan, dan tumbuhan, aman bagi mahluk hidup dan lingkungan ?Â

Teknologi dapat kita gunakan untuk mengatasi pencemaran air. Instalasi pengolahan air bersih, instalasi pengolahan air limbah, yang dioperasikan dan dipelihara baik, mampu menghilangkan substansi beracun dari air yang tercemar. Walaupun demikian, langkah pencegahan tentunya lebih efektif dan bijaksana.

Pelalawan, Riau (ANTARA News) – Kebakaran hutan yang terus menerus terjadi di Indonesia telah menjadikan negara ini sebagai penyumbang pencemaran udara terbesar di dunia, kata Prof DR Emil Salim di Pelelawan, Selasa.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Lingkungan Hidup itu mengatakan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi telah menyebabkan rusaknya hutan dan tanah gambut.

“Tanah gambut memiliki kadar karbon yang tinggi. Saat terbakar karbon menguap sehingga mencemari udara dan itu sebabnya Indonesia disebut sebagai negara penyumbang udara kotor ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan China,” ujar Emil Salim.

Padahal, lanjut dia, sebelum era 1995 Indonesia sebagai penghasil karbon nomor 25 di dunia, namun setelah maraknya pembakaran hutan rawa gambut setelah era 1995 hingga sekarang, Indonesia berada dirangking ketiga penyumbang karbon terbesar di dunia.

Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup ini mengatakan kebakaran hutan di lahan gambut menyebabkan Indonesia mengekspor asap ke kawasan Asia.

“Di atas Asia kini terkenal dengan munculnya awan coklat Asia yang terjadi karena kebakaran hutan terus menerus. Awan itu berasal dari Indonesia dari kebakaran hutan, terutama di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan,” ungkap Emil.

Ia mengatakan, menghadapi dilema kebakaran hutan itu ia selalu turun ke lapangan untuk mengetahui apa sebetulnya yang terjadi.

Ia menemukan di lokasi yang terbakar hutannya ditebang dan kayunya berserakan bahkan terdapat pula bibit-bibit kelapa sawit.

Padahal, lajut dia, umumnya hutan yang terbakar itu merupakan eks areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH).

Menurut dia, dalam peraturan HPH perusahaan harus melakukan tebang pilih dan menanam kembali kayu yang telah ditebang.

Bahkan, infrastruktur jalan koridor yang dibangun perusahaan untuk akses membawa kayu mereka saat HPH tidak lagi aktif atau masa izin habis harus ditutup.

Namun, lanjut dia, teori peraturan HPH itu tidak berlaku. Tidak ada penanaman kembali, malah jalan akses HPH tetap dibiarkan terbuka meski perusahaan tidak aktif sehigga memudahkan terjadinya ilegal logging dan perambahan lahan.

“Karena tidak ada pengawasan dan kepedulian di lokasi eks HPH, kayu-kayu ditebang habis, lalu dibakar sebab cara ini mudah dan murah kemudian ditanami sawit. Polanya dimana-mana di tanah air sama saja,” ujar Emil Salim.

BILA benar pencemaran di Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, dilakukan oleh 145 perusahaan, maka Dinas Lingkungan Hidup hendaknya jangan ragu-ragu mengumumkan sekaligus menindak perusahaan tersebut. Ini penting karena dampak pencemaran umumnya baru dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, kita mendukung rencana Kepala Dinas LH Kabupaten Gresik Sumarsono yang akan memanggil 145 perusahaan yang sebagian besar telah membuang limbah cair ke Sungai Kali Tengah. Namun, yang lebih penting adalah law enforcement-nya sehingga Undang-Undang (UU) Nomor 23/1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup bukan sekadar macan kertas.

Kita mengimbau, pemanggilan terhadap 145 perusahaan yang diduga telah mecemarkan Sungai Kali Tengah bukan merupakan langkah basa-basi atau sekadar untuk menakut-nakuti perusahaan.

Sejauh ini, berdasarkan hasil temuan Dinas LH, selain limbah cair, perusahaan itu juga menghasilkan limbah padat, uap, dan gas. Akibat pencemaran tersebut, air Sungai Kali Tengah berwarna putih kekeruhan, yang menandakan tingginya kandungan padatan.

Tampaknya, barang bukti adanya pencemaran yang sudah dimiliki Dinas LH sudah lengkap dari segi teknis lingkungan, tinggal diajukan ke aparat hukum untuk diproses melalui pengadilan. Dalam kasus seperti ini memang seharusnya aparat hukum bisa bertindak pro-aktif. Namun, realitanya seringkali kepentingan pengusaha dapat melumpuhkan penegakan hukum lingkungan.

Oleh karena itu, temuan Dinas LH Gresik ini juga perlu penguatan dan dukungan dari masyarakat, khususnya mereka yang peduli terhadap soal lingkungan, misalnya Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). Sebab, sangat boleh jadi Dinas LH Gresik memiliki keterbatasan untuk memroses kasus pencemaran ini ke level yang lebih tinggi.

Dulu, di zaman Menteri LH dijabat Prof Dr Emil Salim, banyak pengusaha yang ketar-ketir karena komitmen Emil Salim untuk menegakkan hukum lingkungan sangat kuat. Demikian pula Menteri LH yang sekarang, Nabiel Makarim, mempunyai komitmen yang sama dengan Emil Salim.

Masalahnya, apakah keinginan Menteri LH untuk mengumumkan atau menghukum perusahaan yang telah mencemari lingkungan didukung oleh instansi lain, terutama aparat hukum? Di sinilah tantangan bagi kita semua supaya UU tentang pengelolaan lingkungan hidup bisa benar-benar dilaksanakan dalam masyara- kat.

Pencemaran Lingkungan di Jakarta Utara Tinggi

Walikota Jakarta Utara Effendi Anas mengakui tingkat pencemaran lingkungan oleh industri di wilayahnya sangat tinggi. Industri dan rumah sakit di sana belum memfungsikan instalasi pengolah limbah secara optimal.

Effendi berjanji mengambil tindakan. “Tunggu saja lima hari ke depan, akan ada temuan,” ujarnya di Jakarta hari ini.

Effendi mengutarakan adanya laporan mengenai pencemaran yang dilakukan 30 industri besar di kawasan Jakarta Utara. Berdasarkan pengamatannya, banyak industri dan rumah sakit yang sebenarnya sudah memiliki instalasi pengolahan limbah namun tidak mengoperasikannya secara benar.

“Contohnya ada Rumah sakit yang membuang jarum suntik dan botol bekas obat ke tong sampah biasa, padahal itu kan seharusnya dibuang ke tempat khusus dan dibakar,” ujarnya. Namun dia menolak menyebutkan nama rumah sakit tersebut.

Di sisi lain, kata Effendi, ada persoalan belum siapnya infrastruktur penyaring sampah sungai yang seharusnya dibangun di kawasan Jakarta Utara.